- Kebijakan buka 24 jam MBK bertujuan untuk meningkatkan akses dan perekonomian daerah.
- Pedagang mempertanyakan dampak kebijakan terhadap usaha mereka dan minta dilibatkan dalam perumusan kebijakan.
- Khawatir tentang biaya tambahan untuk membuka usaha malam hari tanpa jaminan peningkatan pengunjung.
Kebijakan pembukaan Makam Bung Karno (MBK) selama 24 jam yang diluncurkan oleh pemerintah bertujuan untuk memperluas akses peziarah serta mendorong perekonomian daerah. Namun, sejumlah pedagang di sekitar kompleks tersebut merasa khawatir bahwa pengoperasian yang terus menerus ini tidak sepenuhnya mempertimbangkan nasib usaha mereka. Imam Muslimin, perwakilan pedagang, menyatakan bahwa suara mereka seharusnya didengarkan sebelum kebijakan tersebut dijalankan. Ia menegaskan pentingnya melibatkan pelaku usaha dalam pembahasan perubahan pola kunjungan, agar keputusan yang diambil bisa menguntungkan semua pihak.
Imam juga menyampaikan bahwa keberadaan MBK erat kaitannya dengan Perpustakaan dan Museum Bung Karno, yang juga terletak dalam kawasan tersebut. Idealnya, pengunjung tidak hanya berziarah, tetapi juga menggali lebih banyak informasi melalui fasilitas edukatif yang ada. Namun, dengan perubahan jam operasional ini, berbagai fasilitas penunjang seperti pasar oleh-oleh dan museum tidak beroperasi 24 jam, yang dapat berdampak langsung pada aktivitas ekonomi pedagang di sekitar.
Dampak dari kebijakan baru ini pun dirasakan oleh sektor penginapan dan destinasi wisata lain, termasuk Istana Gebang. Imam menjelaskan, jika kunjungan wisatawan lebih berkumpul di MBK dan tidak menyambangi tempat-tempat lain, hal ini berpotensi mengurangi pemasukan bagi para pelaku usaha lokal. Selain itu, pedagang yang ingin memperpanjang jam operasional usaha harus memikirkan biaya tambahan, seperti gaji karyawan dan penggunaan listrik, di mana peningkatan pengunjung belum tentu sebanding dengan biaya yang dikeluarkan.
Dengan situasi ini, Imam berharap ada perhatian lebih dari pemerintah untuk mencari solusi bagi pedagang yang merasa terpinggirkan. Penegasan bahwa keterlibatan mereka dalam perumusan kebijakan perlu menjadi prioritas agar kebijakan yang diambil dapat saling menguntungkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara berkelanjutan.