- Pemkot Blitar memperketat pengawasan terhadap penggunaan aset untuk Sekolah Rakyat.
- Inspektorat Daerah berkolaborasi dengan instansi terkait untuk menjamin legalitas dan administrasi.
- Proses pengawasan bertujuan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pemanfaatan aset.
Pengelolaan aset daerah menjadi salah satu fokus utama dalam pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) di Kota Blitar. Salah satu aspek yang kini menjadi sorotan adalah mekanisme pinjam pakai aset pemerintah yang digunakan untuk mendukung keberlangsungan Sekolah Rakyat (SR). Pengawasan ketat dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota Blitar untuk memastikan bahwa seluruh proses administrasi dan legalitas pemanfaatan aset tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Menurut Inspektur Daerah Kota Blitar, Ratih Dewi Indarti, pinjam pakai aset untuk Sekolah Rakyat merupakan bagian krusial dalam mendukung pelaksanaan program edukasi yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Ia menegaskan bahwa Inspektorat bekerja sama dengan berbagai instansi terkait untuk melakukan pengawasan dan menindaklanjuti setiap rekomendasi yang diterima demi menjaga transparansi dan akuntabilitas.
Dalam praktiknya, Ratih menjelaskan bahwa setiap perjanjian pinjam pakai aset Pemkot Blitar akan dikawal secara seksama. Hal ini bertujuan agar proses pergantian penggunaan aset tersebut tetap berada dalam koridor hukum dan dapat dipertanggungjawabkan. Setiap langkah dalam proses ini tidak hanya berkaitan dengan keberadaan fisik aset, tetapi juga mencakup aspek administrasi yang harus ditaati.
Dengan adanya pengawasan yang lebih intensif, diharapkan proses pinjam pakai aset untuk Sekolah Rakyat dapat berjalan sesuai prosedur dan memperkuat legalitasnya. Inspektorat bersama instansi terkait berkomitmen untuk memastikan bahwa semua rekomendasi yang muncul selama pengawasan ditindaklanjuti dan diterapkan secara tepat, demi kepentingan pendidikan masyarakat Blitar yang lebih baik.