- Anggaran MBG mencapai Rp153,2 triliun hingga September 2026.
- Pemerintah menutup sementara 1.276 unit layanan yang belum memenuhi standar sanitasi.
- 480 unit baru akan ditambahkan untuk memperluas jangkauan layanan gizi, terutama di daerah 3T.
JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia mencatat anggaran yang mengesankan hingga Rp153,2 triliun pada akhir September 2026, dengan dampak langsung kepada sekitar 57 juta penerima manfaat. Anggaran ini bertujuan untuk memastikan setiap warga, terutama mereka yang berada di daerah tertinggal, mendapatkan akses terhadap makanan yang bergizi. Namun, di balik pencapaian ini, pemerintah memutuskan untuk menutup sementara 1.276 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum memenuhi syarat sertifikasi higiene dan sanitasi yang layak.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menjelaskan bahwa realisasi anggaran program MBG menunjukkan peningkatan signifikan. Dari penyerapan anggaran yang tercatat Rp19,55 triliun pada bulan Januari, telah melonjak menjadi Rp134,19 triliun pada bulan Agustus, dan akhirnya mencapai Rp153,2 triliun di akhir September. Pencapaian ini mencerminkan dedikasi pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, memberikan makanan bergizi yang sangat penting bagi kesehatan publik.
Meskipun terjadi ekspansi pada anggaran dan jumlah penerima manfaat, pemerintah tetap mengedepankan pentingnya kualitas pelayanan. Penutupan sementara beberapa unit pelayanan dianggap sebagai langkah strategis untuk memastikan bahwa setiap penyedia layanan dapat memenuhi standar yang ditetapkan. Kementerian Keuangan juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap kualitas makanan dan fasilitas pelayanan agar program MBG dapat diimplementasikan dengan baik.
Badan Gizi Nasional (BGN) diharapkan dapat melanjutkan upaya penertiban dan pembenahan operasional untuk menjaga standar tinggi pelayanan gizi di seluruh daerah. Dengan tambahan 480 unit pelayanan yang akan segera dioperasikan, pemerintah berkomitmen untuk terus memperluas jangkauan program, khususnya di wilayah yang butuh perhatian lebih, yaitu daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Hal ini diharapkan dapat semakin mendukung pemberian layanan gizi yang layak kepada masyarakat, terutama di daerah Blitar yang juga menjadi bagian dari misi besar ini.